HALUANBANTEN.COM – Ketua Dewan Majid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan larangan kampanye di masjid. Hal tersebut bahkan bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat.
Tak hanya di masjid, JK juga menegaskan larangan kampanye di tempat-tempat ibadah lain.
Masjid dan tempat ibadah lain, kata JK, menjadi tempat berkumpul masyarakat. Jangan sampai kampanye politik justru memecah belah mereka hingga berujung perkelahian.
Baca Juga: Resep Martabak Manis Lipat Anti Ribet ala Chef Luvita Ho Ini Bisa Jadi Inspirasi Takjil Buka Puasa!
"Masjid kita tidak boleh digunakan untuk berkampanye karena kenapa? Bayangkan nanti kampanye anggota legislatif ada 24 partai. Kalau 24 semua minta di masjid berkampanye, habislah berkelahilah umat itu. Kalau ada nanti calon presiden ada 10, nanti masing-masing minta di masjid, terpecah-belah itu (masyarakat)," katanya saat ditemui di Kantor DMI, Jakarta Timur, Jumat, 24 Maret 2023, dilansir dari laman okezone.com.
Meski begitu, JK tidak melarang jika anggota partai politik, gubernur, hingga calon-calon kepala daerah datang ke masjid untuk sholat.
"Tidak boleh, sama sekali untuk berkampanye di masjid. Bahwa kalau capres, cagub, cabup ingin sholat di masjid itu wajib, tidak boleh dilarang. Tapi datang tidak boleh bicara kampanye," jelas JK.
Baca Juga: Hati-Hati Musim Pancaroba, Warna Ingus Ini Jadi Pertanda Kesehatan Kamu!
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin juga telah mengimbau larangan berkampanye di dalam masjid.
Ia menegaskan, adanya larangan kampanye di tempat ibadah pun telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Saya kira sudah ada aturan mainnya bahwa tempat ibadah, tempat pendidikan, lembaga pendidikan, dan juga kantor pemerintahan, itu tidak boleh dijadikan tempat kampanye ya. Tidak boleh," kata Wapres.***
